Alasan
perlu diwujudkan adanya program kesehatan dan program gizi dalam penanganan masalah
kesehatan dan gizi di Indonesia
Tantangan
masa depan Pembangunan Kesehatan
Tantangan-tantangan yang dihadapi
dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan dan penyelenggaraan pembangunan
kesehatan antara lain :
-
Masih rendahnya kualitas kesehatan
penduduk yang terlihat dari masih tingginya angka kematian bayi (AKB), angka
kematian balita (AKABA) dan angka kematian ibu melahirkan (AKI) serta tingginya
proporsi anak balita yang mengalami gizi kurang;
-
Terjadinya kesenjangan kualitas
kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah,
gender, dan kelompok pendapatan.
-
Belum memadainya jumlah, penyebaran,
komposisi, dan mutu tenaga kesehatan; serta
-
Terbatasnya sumber pembiayaan dan belum
optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan
Menjelang
tahun 2025 derajat kesehatan masyarakat akan bertambah baik (Kemenkes RI, 2015)
:
-
karena menurunnya AKB dan AKABA,
-
meningkatnya status gizi masyarakat,
serta
-
Usia Harapan Hidup meningkat.
Menjelang tahun 2025, (Depkes RI,
2009) terdapat masalah kesehatan masyarakat lainnya yang dihadapi adalah
-
Beban ganda penyakit yaitu disatu pihak
masih banyaknya penyakit infeksi yang harus ditangani.
-
Penyakit tidak menular mulai meningkat.
-
Penyakit infeksi selama beberapa dekade
sudah teratasi cenderung meningkat kembali (re-emerging
diseases) seperti penyakit TB, DBD, malaria, dan Anthrax.
-
Munculnya penyakit infeksi baru,
utamanya yang disebabkan virus (new
emerging diseases) seperti : HIV/AIDS, SARS, flu burung (avian influenza), ebola, West Nile Encephal tis.
Pelayanan kesehatan masyarakat
menjadi sangat maju menjelang tahun 2025.
a. Hampir
seluruh penduduk Indonesia diperkirakan telah tergabung dlam sistem jaminana
kesehatan sosial.
b. Semua
penduduk miskin telah memperoleh jaminan kesehatan sesuai kebutuhan dasar
kesehatannya.
c. Pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehatan pada umumnya masih menempatkan masyrakat sebagai
obyek, bukan sebagai subyek pembangunan kesehatan. Pengetahuan, sikap dan
perilaku masyarakat untuk hidup sehat perlu terus ditingkatkan.
d. Sumber
daya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermanfaat dan bermutu penting
untuk sepenuhnya tersedia secara merata dan terjangkau serta dapat diakses oleh
masyarakat
Sebagai
akibat dari perubahan sosial ekonomi serta perubahan lingkungan strategis, baik
global, regional, maupun nasional telah muncul tantangan baru dalam
meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Tantangan
global antara lain adalah :
a.
upaya dalam pencapaian sasaran
Milllenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Adanya perdaganan bebas, sumber
daya kesehatan yang ikut menglobal, teorisme, dan sebagainya perlu diatasi.
b.
Pengaruh globalisasi dan liberalisasi
perdagangan serta pelayanan.
Guna mendukung pembangunan kesehatan
diperlukan manajemen kesehatan yang mantap, meliputi :
a.
Administrasi
kesehatan
b.
Sistem
informasi kesehtaan
c.
Pengembangan
IPTEK dan
d.
Hukum
kesehatan yang handal
Tujuan
pembangunan kesehatan
Tujuan pembangunan
kesehatan menuju Indonesia Sehat 2025 adalah :
1.
Meningkatnya kesadaran sehat bagi setiap
orang dan masyarakat Indonesia,
2.
Kemauan hidup seht bagi setiap orang,
dan masyarakat Indonesia
3.
Kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
dan masyrakat Indonesia. Agar terwujud derajat kesehatan masyrakat yang
setinggi-setingginya melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara
Indonesia yang ditandai :
a. Penduduknya
yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat.
b. Memiliki
kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan
merata, serta
c. Memiliki
derajat kesehatan yang setinggi-setingginya di seluruh wilayah Republik
Indonesia.
Untuk
mencapai sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2025, utamanya dalam upaya penurunan
AKI dan AKB, daya dorong (diving forces)
strategis berikut ini harus diupayakan secara konsisten (terutama bila
sekenario 4 yang ditetapkan):
1. Adanya
dukungan politis secara nasional dalam upaya penurunan AKI dan AKB.
2. Semua
desa memiliki tenaga bidan yang berkualitas (competence), yang ditunjang dengan
dukungan operasional yang memadai.
3. Semua
puskesmas telah memiliki tenaga dokter, tenaga paramedis, dan medis sesuai
standar, dengan dukungan sarana dan biaya operasional yang memadai
(institutional competence)
4. Pemberdayaan
masyarakat dalam upaya kesehatan ibu dan anak lebih ditingkatkan
5. Terselenggaranya
sistem pembiayaan kesehatan yang bberdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN)
6. Semua
desa telah memiliki pondok bersalin desa atau poliklinik desa yang dilengkapi
dengan sarana dan biaya operasional yang memadai.
7. Semua
posyandu telah direvitalisasi dan aktif melaksanakan kegiatan minimum sebulan
sekali.
8. Semua
puskesmas mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal (PONED)
9. Semua
rumah sakit di kabupaten/kota mampu melaksanakan Pelayanan Obsentrik dan
Neonatal Komprehensif (PONEK)
DAFTAR
PUSTAKA
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2015. Rencana Aksi Kegiatan Pusat Data dan
Informasi Tahun 2015 – 2019.
[Online : http://www.depkes.go.id/resources/download/LAKIP%20ROREN/1%20perencanaan%20kinerja/Rencana%20Aksi%20Kegiatan%20Pusdatin.pdf] diakses pada tanggal 5 April
2019.
Departemen Kesehatan Republik
Indonesia. 2009. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025. [Online : http://www.kmpk.ugm.ac.id/images/Semester_2/Blok%201%20-%20Sistem%20Kesehatan/Referensi%20Sesi_3_Blok_I_Rencana_RPJPK_2005-2025.pdf] diakses pada tanggal 5 April
2019.
Naomy. 2013. Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan. Jakarta : In Media
