Alasan perlu diwujudkan adanya program kesehatan dan program gizi dalam penanganan masalah kesehatan dan gizi di Indonesia

 

Tantangan masa depan Pembangunan Kesehatan

Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan antara lain :

-          Masih rendahnya kualitas kesehatan penduduk yang terlihat dari masih tingginya angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita (AKABA) dan angka kematian ibu melahirkan (AKI) serta tingginya proporsi anak balita yang mengalami gizi kurang;

-          Terjadinya kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah, gender, dan kelompok pendapatan.

-          Belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan; serta

-          Terbatasnya sumber pembiayaan dan belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan

Menjelang tahun 2025 derajat kesehatan masyarakat akan bertambah baik (Kemenkes RI, 2015) :

-          karena menurunnya AKB dan AKABA,

-          meningkatnya status gizi masyarakat, serta

-          Usia Harapan Hidup meningkat.

Menjelang tahun 2025, (Depkes RI, 2009) terdapat masalah kesehatan masyarakat lainnya yang dihadapi adalah

-          Beban ganda penyakit yaitu disatu pihak masih banyaknya penyakit infeksi yang harus ditangani.

-          Penyakit tidak menular mulai meningkat.

-          Penyakit infeksi selama beberapa dekade sudah teratasi cenderung meningkat kembali (re-emerging diseases) seperti penyakit TB, DBD, malaria, dan Anthrax.

-          Munculnya penyakit infeksi baru, utamanya yang disebabkan virus (new emerging diseases) seperti : HIV/AIDS, SARS, flu burung (avian influenza), ebola, West Nile Encephal tis.

Pelayanan kesehatan masyarakat menjadi sangat maju menjelang tahun 2025.

a.       Hampir seluruh penduduk Indonesia diperkirakan telah tergabung dlam sistem jaminana kesehatan sosial.

b.      Semua penduduk miskin telah memperoleh jaminan kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatannya.

c.       Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan pada umumnya masih menempatkan masyrakat sebagai obyek, bukan sebagai subyek pembangunan kesehatan. Pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat perlu terus ditingkatkan.

d.      Sumber daya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermanfaat dan bermutu penting untuk sepenuhnya tersedia secara merata dan terjangkau serta dapat diakses oleh masyarakat

Sebagai akibat dari perubahan sosial ekonomi serta perubahan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional telah muncul tantangan baru dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Tantangan global antara lain adalah :

a.       upaya dalam pencapaian sasaran Milllenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Adanya perdaganan bebas, sumber daya kesehatan yang ikut menglobal, teorisme, dan sebagainya perlu diatasi.

b.      Pengaruh globalisasi dan liberalisasi perdagangan serta pelayanan.

Guna mendukung pembangunan kesehatan diperlukan manajemen kesehatan yang mantap, meliputi :

a.       Administrasi kesehatan

b.      Sistem informasi kesehtaan

c.       Pengembangan IPTEK dan

d.      Hukum kesehatan yang handal

 

Tujuan pembangunan kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2025 adalah :

1.      Meningkatnya kesadaran sehat bagi setiap orang dan masyarakat Indonesia,

2.      Kemauan hidup seht bagi setiap orang, dan masyarakat Indonesia

3.      Kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dan masyrakat Indonesia. Agar terwujud derajat kesehatan masyrakat yang setinggi-setingginya melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai :

a.       Penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat.

b.      Memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta

c.       Memiliki derajat kesehatan yang setinggi-setingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2025, utamanya dalam upaya penurunan AKI dan AKB, daya dorong (diving forces) strategis berikut ini harus diupayakan secara konsisten (terutama bila sekenario 4 yang ditetapkan):

1.      Adanya dukungan politis secara nasional dalam upaya penurunan AKI dan AKB.

2.      Semua desa memiliki tenaga bidan yang berkualitas (competence), yang ditunjang dengan dukungan operasional yang memadai.

3.      Semua puskesmas telah memiliki tenaga dokter, tenaga paramedis, dan medis sesuai standar, dengan dukungan sarana dan biaya operasional yang memadai (institutional competence)

4.      Pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan ibu dan anak lebih ditingkatkan

5.      Terselenggaranya sistem pembiayaan kesehatan yang bberdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

6.      Semua desa telah memiliki pondok bersalin desa atau poliklinik desa yang dilengkapi dengan sarana dan biaya operasional yang memadai.

7.      Semua posyandu telah direvitalisasi dan aktif melaksanakan kegiatan minimum sebulan sekali.

8.      Semua puskesmas mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal (PONED)

9.      Semua rumah sakit di kabupaten/kota mampu melaksanakan Pelayanan Obsentrik dan Neonatal Komprehensif (PONEK)

DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2015. Rencana Aksi Kegiatan Pusat Data dan Informasi Tahun 2015 – 2019. [Online : http://www.depkes.go.id/resources/download/LAKIP%20ROREN/1%20perencanaan%20kinerja/Rencana%20Aksi%20Kegiatan%20Pusdatin.pdf] diakses pada tanggal 5 April 2019.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025. [Online : http://www.kmpk.ugm.ac.id/images/Semester_2/Blok%201%20-%20Sistem%20Kesehatan/Referensi%20Sesi_3_Blok_I_Rencana_RPJPK_2005-2025.pdf] diakses pada tanggal 5 April 2019.

Naomy. 2013. Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan. Jakarta : In Media