KELOMPOK 1

1.     Berdasarkan ketentuan pasal I ayat I UU RI No 17 tahun 2003, keuangan Negara adalah… (Dita Rahmania/04)

a.    Semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan harga, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik rakyat berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

b.    Semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dimasukkan sebagai uang, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

c.    Semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

d.    Semua hak dan kewajiban Negara yang dapat diberikan dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

e.    Semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dijadikan  uang, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

 

Di bawah ini ketentuan keuangan yang terdapat pada UUD 1945, kecuali…. (Dita Rahmania/04)

a.    Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang undang

b.    Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang undang

c.    Hal hal lain mengenai keuangan Negara diatur dengan undang undang

d.    Negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indenpendensinya diatur dengan undang undang

e.    Peredaran dan nilai mata uang harus berada di dalam kontrol undang undang

Pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) harus dijalankan secara … (M. Iqbal F 23)

a.    Tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa kemanusiaan dan kerakyatan.

b.    Tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, logis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

c.    Tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

d.    Tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, kompleks, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

e.    Tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, hemat, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

 

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 11 ayat (2), sumber pendapatan negara adalah … (M. Iqbal F 23)

a.    Penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hutang.

b.    Penerimaan pajak, donasi volunter, dan hibah.

c.    Penebusan amnesti, penerimaan bukan pajak, dan hibah.

d.    Penerimaan remonerasi, penerimaan bukan pajak, dan hibah.

e.    Penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.

 

2.    Salah satukekayaanalam yang dapatdimanfaatkansebagaipundi – pundikeuangan Negara adalah, kecuali …. (iqbaal Y 12)

a.    Hasiltambang

b.    Hasilhutan

c.    Keindahanalam

d.    Kekayaanlaut

e.    Warga Negara

 

Bunyi UUD pasal 6 ayat 1 adalah …. (iqbaal Y 12)

a.    Presiden selaku kepala pemerintahan dan Kepala Negara

b.    Presiden selaku pengawas pemerintahan dan sebagai pelaksana badan keuangan

c.    Presiden berkuasa dalam pengelolaan kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara

d.    Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaankeuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan

e.    Presiden berwenan dalam mengatasi segala permasalahan keuangan dan pengelolaan keuangan dan memegang kekuasaan pemerintahan

 

Salah satu  prinsip dasar pengelolaan keuangan publik adalah adanya keterbukaan pemerintah (birokrasi) di dalam proses pembuatan kebijakan tentang keuangan daerah sehingga publik dan DPRD dapat mengetahui, megkaji dan memberikan masukan serta mengawasi  pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan keuangan daerah atau APBD didalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa yang akan datang merupakan pengertian dari.. (Relia 27)

a.    Transparansi

b.    Efisien

c.    Efektif

d.     Partisipatif

e.     Akuntabilitas

 

Berikut ini adalah tugas dan kewenangan bendahara pengeluaran kecuali... (relia 27)

a.    Pengajuan SPP

b.     Pemilihan penyedia barang dan jasa/rekanan

c.     Pembayaran Belanja

d.    Menolak pembayaran yang tidak sesuai syarat dan ketentuan

 

3.    Dibawah ini merupakan sumber-sumber keuangan Negara, kecuali… (Risqi 29)

a.    Pajak

b.    Retribusi

c.    Penerimaan bea dancukai

d.    Penjualan kekayaan Negara

e.    Hasil pembangunan

 

Sumber keuangan yang menjadi sumber keuangan terbesar Indonesia adalah… (Risqi 29)

a.    Sumbangan

b.    Pinjaman

c.    Pajak

d.    Denda

e.    Retribusi

 

Pada pasal 23 A UUD 1945, pajak adalah salah satu sumber keuangan Negara yang ditarik dan bersifat… (Rizkika 30)

a)    Lunak

b)    Memaksa

c)    Mencuri

d)    Memahami

e)    Mempercayai

 

Pencetakan mata uang adalah salah satu sumber keuangan Negara yang dilakukan oleh… (Rizkika 30)

a)    Bank sentral

b)    Bank daerah

c)    Bank internasional

d)    Bank swasta

 

4. Yang tidak termasuk badan atau lembaga yang mengelola keuangan negara adalah...  (Wardah Muslimah/34)

A. BUMN

B. BUMD

C. Badan Layanan Umum

D. KPK

E. Bank Indonesia

 Undang-Undang yang mengatur tentang tugas BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah... (Wardah Muslimah/34)

A. UURI No. 13 Tahun 2006

B. UURI No. 15 Tahun 2006

C. UURI No. 17 Tahun 2003

D. UUD 1945 pasal 27

E. UUD 1945 pasal 31

5.      Lemahnya transportasi, benturan, dan multitafsir penerjemahan perundang undangan serta system vitegrasi yang setengah setengah dan peluang peluang hukum dapat menimbulkan… (lely 16)

a.  penyimpangan

b. penyalahgunaan kekuasaan, suatu kesalahan system atau lembaga pengawasan dalam system desentralisasi otonomi daerah

c.  penyalahguanaan kekuasaan

d. Kurangnya penegakan hukum

e. kurangnya keuangan negara

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pasal…. (lely 16)

a.               Pasal 2 angka 1 UU RI no 17 tahun 2003

b.               Pasal 1 angka 1 UU RI no 17 tahun 2003

c.               Pasal 3 angka 1 UU RI no 17 tahun 2003

d.               Pasal 2 angka 3 UU RI no 17 tahun 2003

e.               Pasal 4 angka 1 UU RI no 17 tahun 2003

 

 

 

KELOMPOK 2

6.    a)  Di bawah ini yang termasuk peran Bank Indonesia dalam sistem perbankan menurut UUD 1945 kecuali ... (Bintang Catur Sukadiar/02)

a.   Membuat dan menerapkan kebijakan keuangan dan moneter

b.   Menjalankan sistem perbankan dan keuangan dengan sehat

c.   Mengusahakan stabilitas moneter tetap terjaga dengan baik

d.   Dalam pembangunan ekonomi, Bank Indonesia menanggung pembiayaannya dengan lancer

e.   Menentukan formulasi dari respon kebijakan moneter yang diterapkan

b)  (I)    Mengatur dengan baik pembiayaan dan kegiatan perkreditan bank

(II)   Memantau dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan pinjaman dari luar negeri

(III)  Mengadakan dan mengidentifikasi target akhir dari kebijakan moneter yang berjalan

(IV) Menentukan apa yang menjadi sasaran kebijakan moneter tapi harus tetap mengamati laju inflasi

Yang termasuk peran Bank Indonesia dalam penentuan otoritas atau kebijakan moneter yaitu... (Riska Salsabila Sugiarto/28)

a.   I, III

b.   I, II, III

c.   I, II, IV

d.   I, III, IV

e.   I, II, III, IV

7.    "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri." adalah bunyi dari pasal... (Ferdiana Agustin/11)

a.   28E ayat 1

b.   23E ayat 2

c.   23F ayat 1

d.   23F ayat 2

e.   23G ayat 1

8.    BPK memiliki wewenang untuk menetapkan standar pemeriksaan keuangan. Apa saja standar pemeriksaan keuangan ini? (Megavira Chomvania Pradina/20)

a.   Berkaitan dengan objek pemeriksaan yang akan diperiksa BPK

b.   Berkaitan dengan kode etik, serta objek pemeriksaan yang akan diperiksa BPK

c.   Berkaitan dengan metode, kode etik BPK

d.   Berkaitan dengan metode, kode etik, serta objek pemeriksaan yang akan diperiksa BPK

e.   Berkaitan dengan metode, kode etik, tenaga ahli, materi, serta objek pemeriksaan yang akan diperiksa BPK

9.    Menurut undang -undang republik indonesia No. 15  tahun 2006 pasal 13 mengenai pemilihan anggota BPK. Anggota BPK harus memnuhi syarat syarat untuk dapat dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Diantaranya syarat syarat tersebut adalah, kecuali... (M. Nurrahmat Saputra/17)

a.   WNI

b.   Berdomisili di Indonesia

c.   Memiliki integritas moral dan kejujuran

d.   Sehat jasmani dan rohani

e.   Berpendidikan paling rendah S2

10.  a)  Salah satu wewenang dari kekuasaan kehakiman mahkamah konstitusi yaitu... (Aura Fresty Ramadhani/01)

a.   Wewenang perilaku hakim

b.   Mengusulkan pengangkatan hakim agung pada DPR

c.   Memutus pembubaran parpol

d.   Menegakkan kehormatan & kelurahan martabat hakim

e.   Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim (KEPH) bersama dengan MA

 

b)    Salah satu ciri khas/wewenang dari kekuasaan kehakiman mahkamah agung yaitu...(Muhammad Yusuf Habibie/25)

a.   mengadili pada tingkat kasasi, menguji, peraturan perundang undangan di bawah UU terhadap UU, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU

b.   mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

c.   mengusulkan pengangkatan hakin agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan

d.   menguji undang undang terhadap UUD negara republik indonesia tahun 1945

e.   memutus pembubaran partai politik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok 3

Moudy Anisa Putri (21)

11.  Yang tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut UUD ' 45 adalah (Moudy Anisa Putri)...

a.       Mengutus pembubaran partai politik

b.      Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

c.       Memeriksa dan menulis sengketa kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan), baik berdasarkan daerah maupun pengadilan

d.      Menguji UU terhadap UUD

e.       Menggelar forum previligeatum (pengadilan khusus) bagi Presiden dan atau Wakilnya

Yang merupakan salah satu kewenangan MA yang disebutkan dalam pasal 24 A adalah...

a.       Mengadili pada tingkat kasasi

b.      Memutus pembubaran partai politik

c.       Memutusk perselisihan tentang hasil pemilu

d.      Mengusulkan pengangkatan Hasil Agung

e.        Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh '45

 

M. Farhan Yafie (20)

12.  Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan dengan kewenangan yang bersifat khusus milik Presiden adalah.....

a.       Keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN

b.      Bertanggung jawab atas semua data, informasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan.

c.       Membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN

d.      Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan.

e.       Memberi nasihat/pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara.

 

Febriani Tri Fajriah (09)

13.  Berikut ini adalah tugas dan kewenangan dari BPK berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, kecuali...

a.       Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan.

b.      Bertanggung jawab atas semua data, informasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan.

c.       Memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK.

d.      Memberi nasihat/pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara.

e.       Membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan

terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden.

 

Farahiya Rizkina A.A (08)

Kepada siapa Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan hasil pemeriksaan secara tertulis?

a.       DPR

b.      MA

c.       KY

d.      Presiden

e.       MPR

 

Roisyah Nur Arifah (31)

14.  Berikut ini adalah wewenang dari lembaga kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi (MK), kecuali ……………

a.       Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (judicial review undang-undang)

b.      Mengadili Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganannya diberikan oleh UUD 1945

c.       Memutus Pembubaran Partai Politik

d.      Memeriksa dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum (Pemilu)

e.       Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA, kecuali undang-undang menentukan lain

 

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a antara lain sebagai berikut ini, kecuali …………….

a.       Melakukan pendaftaran calon hakim agung

b.      Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung

c.       Mengangkat dan memberhentikan presiden

d.      Menetapkan calon hakim agung

e.       Mengajukan calon hakim agung ke DPR

 

 

Lukman Prihasworo (36)

15.  Tugas menteri dalam pelimpahan wewenang  pengelolaan keuangan kecuali

a.       Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

b.      Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

c.       Melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

d.      Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak

e.       Pemegang kekuasaan umum dan khusus pelimphan wewenang

 

Tugas presiden sebagai pemegang kekuasaan umum

a.       Menyusun rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan,

b.      Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD

c.       Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

d.      Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah

e.       Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

 

Wildan Ardi Firman R. (35)

Berikut ini tugas kepala daerah dalam pelimpahan kewenangan mengelola keuangan yang benar adalah...

a.       Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD

b.      Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN

c.       Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran

d.      Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan

e.       Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang

 

Kelompok 4

16.  Tugas dan wewenang Badan Pengawas Keuangan menurut UU Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 bagian satu, kecuali.... (Dyah palupi /05)

a.       Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnyaa yang mengelola keuangan negara.

b.      Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK tidak wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut.

c.       Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

d.      Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencangkup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.

e.       Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku.

 

Tugas dan wewenang Badan Pengawas Keuangan menurut UU Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 bagian dua, kecuali.... (Dyah palupi /05)

a.    Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenag.

b.    Semua data, informasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan pengeloaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan.

c.    Memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang siftat pekerjaan BPK.

d.    Memberi nasihat atau pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara.

e.    Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati.

 

17.  Pengadilan Tinggi termasuk dalam peradilan umum yang mempunyai kewenangan di tingkat provinsi. Di bawah ini yang bukan termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tinggi ? (Izza Gemilang 14)

a.    Mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding.

b.    Ketua Pengadilan Negeri berkewajiban melakukan pengawasan atas pekerjaan penasihat hukum dan notaris di daerah hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada ketua Pengadilan Tinggi, ketua Mahkamah Agung, dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.

c.    Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.

d.    Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

e.    Ketua Pengadilan Tinggi berkewajiban melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga supaya peradilan dilaksanakan dengan saksama dan sewajarnya.

 

18.  Pengadilan Militer Tinggi tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu disebutkan dalam UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal . . . (Izza Gemilang ?14)

a.    Pasal 1

b.    Pasal 2

c.    Pasal 3

d.    Pasal 4

e.    Pasal 5

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk hal-hak berikut, kecuali... (Mauliya Sri /18)

a.    Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b.    Memutus pembubaran partai politik

c.    Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

d.    Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

e.    Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

 

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden diduga telah melakukan tindakan berikut, kecuali... (Mauliya Sri /18)

a.    Telah melakukan perbuatan tercela

b.    Telah melakukan perdebatan kenegaraan dalam sidang paripurna

c.    Telah melakukan pengkhianatan terhadap negara

d.    Telah melakukan penyuapan dan korupsi

e.    Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden

 

Anggota badan pemeriksaan keuangan dipilih oleh DPR berdasarkan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. dari pernyataan diatas yang berkaitan dengan bentuk warga negara dalam pengalaya terhadap pasal BPK adalah... (Dellania Eka/03)

a.    Berkerja sama dengan presiden atas peresmian anggota BPK warga negara

b.    Warga Negara Indonesia berkesempatan untuk menjadi wakil rakyat di pusat untuk memilih anggota BPK

c.     warga indonesia mengkritik atas pemilihan anggota BPK

d.    .warga negara indonesia mempengaruhi atas pertimbangan DPD terhadap anggota BPK yang di pilih oleh DPR

e.     warga negara bertanggung jawab  atas semua pemilihan BPK

Menurut pasal 24 C Bab XI kekuasaan kehakiman Mahkamah Kontitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terahir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar. Berdasarkan pernyataan diatas salah satu yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi  adalah.. (Dellania Eka/03)

a.    membubarkan partai politik

b.    memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum

c.    menguji hasil keputusan mahkamah agung mengenai tindak pidana   korupsi

d.    wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan korupsi dan penyuapan

e.    .memutus sengketa kewenangan lembaga negara

Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadan yang tidak tercela, adil,profesional,dan berpengalaman di bidang hukum.Pernyataan tersebut diatur dalam pasal... (syahrullah herdiansyah)

A. pasal 24 ayat 2

B.pasal 24 B ayat 2

C. pasal 24 C ayat 3

D.pasal 24 B ayat 3

E.pasal 24 A ayat 2

19.  Pada kasus penyanderaan WNI di Filipina oleh kelompok Abu Sayyaf, ada beberapa awak kapal disandera dengan membajak kapal nelayan yang berlabuh diperbatasan laut Filipina dan Indonesia. Mereka disandera di Filipina. Abu sayyaf meminta tebusan kepada pemerintah dan mengancam akan membunuh sandera apabila ada perlawanan. Uang tebusan itu diduga akan digunakan untuk dana terorisme jaringan Abu Sayyaf. Saat TNI melakukan penyergapan pihak Filipina menahan para TNI. TNI tidak bisa berbuat apa apa karena merupakan daerah teritorial Filipina. Kemudian dilakukan negosiasi antara TNI dan tentara Filipina yang bekerja sama untuk menyelamatkan sandera dan pelaku. Berdasarkan pendapat ahli hukum, salah satu unsur dalam penangkapan lintas negara yang terdapat dalam kasus tersebut yaitu…. (Fella Feliyanti /10)

a.   Intervensi ditujukan untuk membawa pelaku tindak pidana ke proses peradilan

b.   Kejahatan yang dimintakan ekstradisi dalam perjanjian bilateral ekstradisi

c.   Memiliki yuridiksi diwilayah yang dirugikan salah satu Negara yang terlibat

d.   Intervensi dilakukan dinegara lain tanpa memerhatikan kebangsaan pelaku

maupun korban

e.   Intervensi dari suatu Negara terhadap kedaulatan Negara lain

 

Dalam kasus diatas seharusnya Indonesia membawa masalah tersebut ke hukum internasional. Akan tetapi Indonesia tidak menuntut terhadap Filipina akan hal tersebut. Jika dibawa ke pidana internasional, kasus tersebut tergolong jenis tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi internasional adalah…. (Fella Feliyanti /10)

a.   War crimes

b.   Apartheid

c.   Taking of civilian hostages

d.   Genociden

e.   Unlawfull human experimentation

 

20.  Berikut ini adalah alasan dibentuknya polisi militer, kecuali... (Laksmitha Janasti/10)

A.     Guna menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum dan tata tertib lingkungan

B.     Menjaga kedaulatan NKRI

C.     Mengakkan kedaulatan NKRI yang berdasarkan UUD

D.     Menangkap pelaku penyandraan dan mengadilinya

E.     Berfungsi sebagai pengaman internal

 

Membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal merupakan tugas dari... (Laksmitha Janasti/10)

A.     POLRI

B.     PROPAM

C.     TNI

D.     Penegak hukum negara

E.      Pemerintahan daerah

KELOMPOK 5

21. Apa nama lain dari persamaaan di depan hukum? (Elsa Mutiara Samti/07)

a.    Equality before the right

b.    Requality after the law

c.    Requality before the law

d.    Equality before the law

e.    Equality after the law

 

Berikut merupakan penyebab ketidakefektifan peradilan di Indonesia, kecuali …(Nindya Tresna Wiwitan/ 26)

a.       Peradilan yang berjenjang

b.      Pembuktian yang lemah dan tidak meyakinkan

c.       Aparat yang siap, sigap, dan tegas menyelesaikan suatu perkara dengan sebaik – baiknya.

d.      Tidak ada persamaan di depan hukum

e.       Perilaku aparatnya sendiri yang bobrok seperti melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

 

22.       Hambatan atau kesulitan yang diteui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dar beberapa faktor penyebab, kecuali ….. (Nindya Tresna Wiwitan / 26)

a.    Bukti yang sangat kuat dan lengkap.

b.    Pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara.

c.    Keterangan saksi yang terlalu berbeli – belit atau di buat – buat.

d.    Tidak lengkapnya bukti materiil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

e.    Adanya pertentangan antara saksi satu dengan saksi yang lain.

Peranan hakim dalam menentukan proses peradilan melalui.... (Elsa Mutiara Samti/07)

a.    Putusan orang lain

b.    Putusan itu sendiri

c.    Putusan bersama jaksa

d.    Putusan penuntut hukum

e.    Putusan terdakwa

23. Apa yang dimaksud dengan Judicial liabiliti? (Mega Kurnia (19))

a.    Konsep pertanggung jawaban hakim terhadap keputusan yang dibuat

b.     Konsep pertanggung jawaban jaksa terhadap keputusan yang dibuat

c.    Konsep pertanggung jawaban juri terhadap keputusan yang dibuat

d.    Konsep pertanggung jawaban saksi terhadap keputusan yang dibuat

e.    Konsep pertanggung jawaban terdakwa terhadap keputusan yang dibuat

 

Apakah itu sema?  Shafira Dzata (32)

a.    peraturan yang dikeluarkan MA

b.    Peraturan yang dikeluarkan MK

c.    Peraturan yang dikeluarkan KY

d.    Peraturan yang dikeluarkan jaksa

e.    Peraturan yang dikeluarkan pengacara

 

24.       Yang bertugas menerima, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama adalah?( Mega Kurnia (19))

a.    Komisi yudisial

b.    Mahkamah Agung

c.    Mahkamah Konstitusi

d.    Jaksa Agung

e.    Hakim Agung

 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk hal-hak berikut, kecuali... (M Wisnu Wardhana/24)

a.    Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b.    Memutus pembubaran partai politik

c.    Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

d.    Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

e.    Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

 

Cara Menetapkan ketentuan kekuasaan kehakiman untuk maslaah yang ada harus sesuai dengan dasar hukum fungsi kekuasaan kehakiman, salah satunya pada pasal 38 Ayat 2 UU No …. Tahun 2009 (Elita Dewi)

a.    8

b.    18

c.    28

d.    38

e.    48

 

25.       Apa yang menyebabkan masyarakat yang berada di daerah terpencil kurang paham tentang hukum / kekuasaan kehakiman? …(M Wisnu Wardhana/24)

      a. Sikap individualism dan SDM yang rendah

      b. Sosialisasi pemerintah selalu dilakukan agar masyarakat melk hukum

      c. Adanya simulasi peradilan

      d. Adanya perwakilan rakyat yang ada pada pemerintahan

      e. Diajarkannnya pelajaran Pkwn pada tiap jenjang sekolah

 

Berikut ini hal yang bukan merupakan upaya pemerintah agar pemahaman tentang kekuasaan kehakiman sampai di masyarakat? (Irfan Dwi Kusuma/13)

a.    Mengadakan kurikulum tentang kekuasaan kehakiman pada pelajaran Pkn

b.    Melakukan pemberitaan tentang terdakwa korupsi dari hakim

c.    Melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang peradilan di Indonesia

d.    Adanya penerapan perilaku Demokrasi

e.    Bisa dilakukan simulasi proses peradilan